Ini permasalahan kependudukan di Indonesia
Rabu, 19 Juni 2013 14:19 WIB |
Sementara laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen masih lebih tinggi dari target yang harus dicapai pada tahun 2010 yaitu 1,27 persen, kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, dalam keterangan tertulis Kemenkes yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pada acara pelantikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal, Menkes mengatakan jika diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, maka mutu penduduk Indonesia masih harus ditingkatkan karena masih berada pada urutan ke 124 dari 187 negara.
Persebaran penduduk juga tidak merata, sekitar 58 persen penduduk berada di Pulau Jawa.
Sementara piramida penduduk Indonesia mengindikasikan bahwa Indonesia akan menghadapi triple burden, yaitu meningkatnya jumlah penduduk balita, remaja, dan lansia. Dari total penduduk, sebesar 28 persen atau 64 juta jiwa adalah remaja, dengan jumlah penduduk lanjut usia atau lansia sebesar 18 juta jiwa.
Hal ini menunjukkan kemungkinan terjadinya peledakan penduduk akibat angka kesuburan yang stagnan, tambah Menkes.
Menurut Menkes, saat ini data menunjukkan bahwa Angka kesuburan atau Total Fertility Rate (TFR) mengalami stagnansi selama 10 tahun tidak berubah yaitu 2,6 per wanita usia 14-49 tahun menurut SDKI 2012, Angka Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun menurun sedikit dari 51 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (menurut SDKI 2007) menjadi 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (menurutSDKI 2012).
Padahal Indonesia menargetkan menjadi 30 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2015, Angka kesuburan di daerah perdesaan sudah mulai menurun, tapi jumlahnya masih dua kali lipat dibandingkan dengan kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun di daerah perkotaan.
Untuk menghindari peledakan penduduk, kata Menkes, perlu dilakukan akselerasi revitalisasi yang terkait dengan capaian sasaran MDG Goal 4, 5, 6 sehingga TFR mencapai replacement level yaitu sebesar 2,1.
Di samping itu, perlu dilakukan intensifikasi penggarapan di 10 provinsi penyangga utama, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, dengan tetap memperhatikan provinsi Papua dan Papua Barat dalam meningkatkan mutu dan aksesmasyarakat pada pelayanan KB.
KB
Revitalisasi Program KB adalah salah satu fokus dan prioritas Pembangunan Kesehatan yang diarahkan kepada penguatan supply dan demand secara seimbang, tutur Menkes.
"Dalam penguatan sisi supply, saya minta agar jajaran Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, upaya-upaya yang mencakup memperkuat sistem pelayanan KB, memperkuat kerjasama dengan mitra pelayananProgram KB, memastikan ketersediaan sarana-prasarana dan alat-obat kontrasepsi di semua sarana pelayanan kesehatan, meningkatkan kapasitas provider pelayanan KB
"Sedangkan dalam penguatan demand creation saya minta agar dilakukan pula dengan sungguh-sungguh upaya-upaya yang mencakup merubah pola pikir agar Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Melembaga dengan merubah motto dari Dua Anak Lebih Baik ke motto Dua Anak Cukup, menumbuhkan sense of crisis dengan bekerja kreatif, tidak business as usual, dan berintegritas tinggi, lanjut Menkes.
Editor: Unggul Tri Ratomo
http://www.antaranews.com/berita/380837/ini-permasalahan-kependudukan-di-indonesiadari kutipan berita diatas menerangkan bahwa penduduk indonesia itu sangat banyak dan mutu penduduk indonesia harus ditingkatkan lagi karena masih beda diurutan belakang dengan negara negara lain. menurut hasil sensus yang dilakukan, penduduk indonesia semakin bertambah dan terus bertambah. karena banyaknya penduduk dalam suatu negara akan menimbulkan berbagai konflik di dalam negara tersebut baik masalah kebutuhan akan bahan pokok dan meningkatnya pengangguran serta ketergantungan akan mencari lapangan pekkerjaan bukan membuat lapangan pekerjaan yang nantinya akan menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. serta pertambahan penduduk akan mengurangi wilayah indonesia yang sudah semakain sempit dan ketika penduduk semakin bertambah wilayah pun tidak bertambah maka permasalahan yang akan muncul berikutnya adalah padatnya pemukiman penduduk. oleh sebab itu mentri kesehatan akan lebih fokus pada program KB yang merubah mottonya yaitu dari Dua Anak Lebih Baik ke motto Dua Anak Cukup.
namaun menurut saya jika hanya 1 jalan keluar untuk menyeimbangi jumlah penduduk saya rasa kurang berpengaruh cukup besar apa lagi masih banyak penduduk indonesia yang belum menerapkan program KB. dari hasil beberapa info kependudukan pemerintah juga tidak hanya menerapkan program KB saja tetepi juga menerapkan UU Perkawinan, pembatasan tunjangan anak ABRI/PNS , dan menigkatkan wajib belajar yang tdnya 6 tahun menjadi 9 tahun upaya ini dilakukan untuk mengatasi kepadatan penduduk di indonesia. tapi tau sendiri penduduk indonesia banyak yang melanggar dan tidak mentaati peraturan yang telah ditetepkan oleh pemerintah alhasil upaya pemerintah untuk mengatasi kepadatan penduduk tidak menghasilkan apapun. menurut saya yang harus diubah pertama adalah sanksi bagi mereka mereka yang tidak mentaati atauran yang sudah dibuat agar semua perogram yang direncanakan berjalan dengan maksimal dan membawa dampak yang berarti bagi masyarakat.
sebenarnya kenapa negara kita itu penuh dengan konflik dan banyak penduduknya itu karena orang orang negara kita tidak takut dengan sanksi yang dibuat oleh pemerintah sehingga mereka tidak jera dengan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan apa lagi dengan irang orang kelas menengah atas yang banyak duit dan jabatan mereka gampang sekali lolos dari hukuman yang mereka perbuat sedangkan mereka yang kalangan bawah dihukum sangan berat dan tidak sepetutnya seperti itu. walau sedikit melenceng dari topik berita diatas namaun menurutsaya ini juga ada sangkut pautnya dari dampak kepadatan penduduk.
jadi kesimpulan dan menurut saya sebelum melakukan perubahan yang berarti dan menghasilkan hasil yang optimal kita harus memaksimalkan tentang sanksi hukum bagi yang tidak menjalankan aturan dan program yang telah dibuat untuk merubah negara indonesia ini menjadi lebih baik. dan keadilan harus di tegakkan tidak memandang setatus dan kedudukan semua harus mentaati itu semuua. dan baru kita membuat program program untuk tidak terjadi ledakan penduduk di negara ini khususnya ibu kota. dan harus mentata dengan baik yang sudah ada dan perataan penduduk di daerah dan ibukota agar tidak muncul konflik yang laiinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar